Politik Pekan Ini - Angka Tujuh dan Pertaruhan#5

Menanti "Serangan Balik" Hasto dan Tom Lembong

Politik di Bulan Juli

Juli datang dengan langkah gemetar namun penuh makna. Bulan ketujuh dalam kalender ini tak sekadar penanda waktu. Ia membawa pertaruhan, pembelaan, dan proyek kuasa. Di ruang pengadilan, ruang politik, bahkan meja negosiasi global—semuanya terikat dalam napas bulan ini. Juli bisa jadi bulan jembatan, bisa pula bulan penghakiman.

1. Tujuh Tahun untuk Hasto dan Lembong

Pekan ini, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto akan membacakan pembelaan di Pengadilan Tipikor. Jaksa menuntutnya 7 tahun penjara dalam perkara merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. Tuntutan serupa juga dijatuhkan kepada Thomas Lembong dalam perkara dugaan korupsi pengadaan impor gula.

Dua tokoh, dua latar berbeda, tapi sama-sama dibebani angka: tujuh. Hasto adalah orang dekat Megawati Soekarnoputri. Meski Hasto ditahan, Megawati belum menggantikan posisi Hasto sebagai Sekjen. Selama ini, Hasto bersikap keras terhadap Presiden ke-7 Jokowi.

Tom Lembong, pernah menjadi penulis pidato Presiden ke-7 Jokowi. Pernah menjadi Menteri Perdagangan di era Jokowi dan kemudian menjadi “orang penting”mendukung Anies Baswedan dalam pilpres 2024. Dari beberapa menteri yang juga impor gula, hanya Tom yang diadili.

Apakah angka ini kebetulan, atau ada simbol politik yang bermain? Hasto menyebut dirinya korban kriminalisasi oleh “Presiden ketujuh.”

Pembelaan Hasto dan Tom ditunggu publik. Apa yang akan disampaikannya di depan panggung pengadilan. Apakah akan menyerang sesuai dengan gaya khasnya atau akan sedikit melembut seiring dengan percakapan di balik panggung kekuasaan antara PDIP dan pemerintah. Namun, apapun, tuntutan tujuh tahun untuk perintangan penyidikan memang terasa berat.

“Politik kita bukan lagi soal benar dan salah. Tapi soal siapa yang bisa bertahan di tengah badai peradilan dan persepsi.”

2. MK vs DPR: Bentrok antara Lembaga

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilu nasional dan lokal terus bergulir menjadi bola panas. DPR terbelah. Sebagian diam, sebagian menolak keras. Nasdem memelopori penolakan dengan menyebut putusan MK itu inkonstitusional dan membuka potensi krisis konstitusi.

Namun konsitusi tetap berdiri pada prinsip: putusan final dan mengikat. Tapi apakah konstitusi cukup kuat menghadapi badai politik parlemen? DPR tak sepenuhnya menerima. Komisi III DPR mengundang bekas hakim MK Patrialis Akbar yang pernah terjerat dalam kasus korupsi untuk memberi pendapat soal putusan MK.

“Jika konstitusi dijadikan arena balas dendam, maka kita tak hanya kehilangan hukum, tapi juga kehilangan kepercayaan.”

3. Koperasi Merah Putih: Jalan Ekonomi Baru atau Simbol Politik Lama?

Presiden Prabowo Subiantoto dijadwalkan mencanangkan Koperasi Merah Putih—sebuah program yang digadang-gadang sebagai model distribusi kesejahteraan berbasis kolektivitas nasional. Di tengah ketimpangan dan krisis fiskal, proyek ini ingin mengembalikan semangat ekonomi kerakyatan. Bank dikomando untuk mengucurkan dana untuk modal Koperasi Merah Putih. Namun publik bertanya: apa bentuk konkret koperasi ini? Siapa yang menjadi motor? Apakah ini model baru atau pengulangan simbolik di tengah kondisi ekonomi yang tak kunjung pasti?

“Koperasi bisa menjadi jembatan. Tapi ia tak boleh dibebani mitos. Ia harus dibangun dengan akuntabilitas, bukan nostalgia.”

4. Batas Akhir Negosiasi Perdagangan AS (9 Juli)

Di level global, 9 Juli adalah tenggat batas negosiasi paket dagang AS dengan negara mitra. Jika gagal, tarif akan meningkat. Situasi ini bisa berdampak luas, termasuk pada neraca dagang negara berkembang seperti Indonesia. Pasar global berdebar. Ekspor bisa tertekan. Investasi bisa melambat. Dan Indonesia—yang tengah mencari arah ekonomi baru—perlu menyiapkan respons.

“Dunia bergerak cepat. Tapi bangsa yang bijak adalah bangsa yang mampu merespons tanpa terburu-buru.”

Tenggat 9 Juli: Apa Maknanya?

1. Tarif Balasan AS Berakhir
   Pemerintah AS menangguhkan secara sementara tarif timbal balik yang diberlakukan pada banyak mitra dagang sejak April. Periode penangguhan (pause) selama 90 hari ini akan berakhir pada 9 Juli, setelah itu tarif kembali berlaku.

2. Kesempatan Terakhir Negosiasi
   Negotiator utama dari Eropa, Jepang, India, dan negara mitra lainnya bekerja keras menyelesaikan kesepakatan sebelum tenggat ini. Dari EU, UM, dan lainnya menjalankan upaya intens untuk mencapai "agreement in principle" sebelum tenggat.

3. Pasar Global Tertekan
   Menjelang batas waktu, investor dan pelaku pasar menunjukkan kekhawatiran. Indeks S&P 500 dan mata uang dolar mengalami tekanan karena ketidakpastian .

9 Juli bukan sekadar tanggal. Ia adalah ujian global.

Batas waktu ini menegaskan bahwa, dalam demokrasi internasional, tenggat bukan hanya simbol — ia adalah batas yang memicu keputusan. Minggu ini, bukan hanya situasi domestik yang perlu disimak, tetapi juga bagaimana dunia merespons angka "9" yang menentukan.

Memo untuk Anda:

Juli bukan bulan biasa. Ia bulan ketujuh—bulan yang menyimpan beban sejarah dan pertaruhan masa depan. Di ruang pengadilan dan ruang rapat, di podium-podium politik dan meja negosiasi dagang, semua sedang diuji:
— apakah hukum masih jadi jangkar?
— apakah politik masih punya etika?
— apakah ekonomi bisa berpijak pada rakyat?

“Dalam dunia yang gaduh, keheningan nurani adalah satu-satunya tempat kembali.”

MemoBDM-Memo Nurani Bangsa

Jurnalisme untuk Sesama

”MemoBDM adalah ruang reflektif yang lahir dari nurani. Sejak 1 Juli 2025, saya membuka ruang partisipasi publik untuk mendukung keberlangsungan ruang ini . 25% dari dukungan akan disalurkan langsung kepada mereka yang membutuhkan. Jika Anda ingin bergabung dalam gerakan kecil ini: 📌MemoBDM BCA 111.044.1114 (a.n. Budiman). Setiap bulan, saya akan melaporkan dukungan yang masuk dan bantuan yang disalurkan. Kepercayaan dan keterbukaan adalah fondasi dari jurnalisme untuk sesama”